Kota Padang, bukanlah kota kuno. Kota Padang adalah kota baru. Dalam peta-peta kuno, nama Padang sebagai kota tidak dikenal (belum terident...
Kota Padang, bukanlah kota kuno. Kota Padang adalah kota baru. Dalam
peta-peta kuno, nama Padang sebagai kota tidak dikenal (belum teridentifikasi).
Dalam peta paling kuno tahun 1619 nama Padang sebagai kota penting di Pantai
Barat Sumatra belum teridentifikasi. Nama Padang baru teridentifikasi dalam
peta yang lebih baru (1752). Dalam peta tahun 1752 dua nama tempat yang
diidentifikasi sebagai kota utama adalah Indrapoera (di barat) dan Indragiri
(timur).
terbitan berbahasa Portugis tahun 1619
kota-kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatra adalah Baros, Batahan dan
Pariaman. Tiga kota pelabuhan ini besar kemungkinan sebagai simpul perdagangan
dari pedalaman di Angkola (Baros), di Mandailing (Batahan) dan di Minangkabau
(Pariaman).
Dengan demikian nama Padang di dalam peta
muncul sebagai nama kota antara tahun 1619 dan 1752. Oleh karena, nama Padang
sudah disebutkan di dalam surat kabar pada tahun 1744 sebagai pelabuhan, sudah
barang tentu nama Padang sudah disebut jauh sebelumnya.
Aktivitas perdagangan Belanda (VOC) di
Pantai Barat Sumatra dibagi ke dalam empat periode (lihat De Westkust en
Miangkabau 1665-1668 door Hendrik Kroeskamp, 1931). Sejarah Pantai Barat
Sumatra pada periode pertama dimana VOC hanya melakukan perdagangan secara
longgar dan terbatas hubungan dengan komunitas di sekitar pantai, sampai
sekitar 1615. Periode kedua, dimana Pantai Barat Sumatra diperluas menjadi
bagian perdagangan VOC, sampai sekitar 1663; periode ketiga, dimana penduduk
Pantai Barat Sumatra sebagai sekutu VOC, sampai dengan 1666; dan periode
keempat, penduduk Pantai Barat Sumatra sebagai subyek VOC.
Pada periode ketiga inilah Kota Padang dimana terdapat hubungan antara Belanda (VOC) dan penduduk. Sebagai tindak lanjut hubungan itu adalah pada tahun 1666 Belanda berhasil mengusir Atjeh ditempat yang kemudian dikenal sebagai kota Padang (lihat Groninger courant, 14-12-1824). Saat itu Kerajaan Atjeh menguasai pos perdagangan di bagian utara Sumatra, seperti Hooftstad (Atjeh), Pedir, Pacem, Dely, Daya, Labou, Cirkel, Barros, Batahan, Paffaman, Ticou, Priaman en Padang (lihat De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt…door De La Porte, 1766). Namun dalam berbagai literature, nama tempat dimana VOC membuka pos perdagangan tidak menyebut nama Padang (baru disebut Padang kemudian). Akan tetapi nama yang sering muncul adalah Moearo.
Sejak kehadiran Belanda ini, diduga nama
Padang muncul sebagai suatu nama tempat. Jika ini tahun awal VOC di Moeara
sebagai titik tolak, maka nama Padang muncul antara 1666 dengan 1744. Periode
waktu ini cukup lama, 78 tahun. Berbagai kemungkinan terjadi dalam periode
tersebut. Namun yang tetap menjadi pertanyaan memerlukan penelusuran
lebih lanjut adalah soal titik waktu paling tinggi presisinya.
Sebagaimana
diketahui, Padang sempat ditinggalkan karena tidak aman, lalu diambil alih oleh
Inggris. Padang saat itu belum dianggap sebagai kota (pos perdagangan) penting,
bahkan Air Bangis masih lebih penting sebagaimana terindikasi dalam berita
Leydse courant, 04-05-1764: ‘pemerintah VOC menempatkan Residen di (pulau)
Chinco, Air Bangies dan Barros..sedangkan di Padang hanya menempatkan
administrator tingkat dua..’. Sangat logis bahwa penempatan administratur di
Padang (1764) dan berita keberadaan pelabuhan Padang (1744). Artinya, paling
tidak ada waktu 20 tahun antara waktu dimana tahun 1744 Padang sudah dianggap
penting secara ekonomis (perdagangan) dan tahun 1764 ketika (pemerintahan) VOC
menganggap sudah waktunya melakukan penempatan pegawai di Padang.
Pantai barat dan pantai timur Sumatra
(minus Atjeh) secara administratif VOC memisahkannya. Untuk pantai timur
Sumatra sudah sejak lama menempatkan Guburnur VOC di Malaka, sedangkan pantai
barat Sumatra (karena masih tahap eksploratif) langsung berada di bawah
Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Pada tahun 1684 Gubernur Malaka mengirim
suatu ekspedisi ke Pagarroejoeng untuk melakukan kontak kerjasama perdagangan
yang dipimpin Thomas Dias. Rute yang digunakan adalah dari (poelaoe) Gontong
menyusuri sungai Siak lalu via darat melalui Liepa Kain (kini Lipat Kain)
menuju ibukota Pagarroejoeng. Dalam laporan Thomas Dias yang telah bertemu
Radja Pagarroejoeng tidak terindikasi adanya pemahaman Pagarroejoeng terhadap
wilayah pantai barat Sumatra kecuali hanya pantai timur Sumatra, terutama
permasalahan Pagarroejoeng dengan (kerajaan) Djohor. Sementara (eksistensi) di pantai
barat Sumatra merujuk pada informasi tentang perseteruan VOC (Belanda) dan EIC
(Inggris) dengan (kerajaan) Atjeh. Dengan demikian, sejauh kehadiran Thomas
Dias di Pagarroejoeng tidak ada akses (mudah) hubungan antara pantai barat
Sumatra (kota-kota lama seperti Indrapoera dan Pariaman) dengan ibukota
Pagarroejoeng di pedalaman. Artinya, Atjeh sangat berkuasa di pantai barat
Sumatra dan Pagarroejoeng (secara defacto) berorientasi ke (pantai) timur
Sumatra. Jika memang ada akses dari pantai barat Sumatra ke Pagarroejoeng,
tentu saja ekspedisi Thomas Dias akan dilakukan dari pantai barat (karena jarak
yang lebih pendek). Sebab, saat itu, paling tidak sejak tahun 1666 sudah ada
aktivitas VOC di muara sungai Batang Araoe (setelah berhasil mengusir pengaruh
Atjeh). Ekspedisi Thomas Dias (perjalanan pulang-pergi) sendiri
dilakukan selama 20 hari.
Informasi nama Padang sebagai nama suatu
tempat hanya diketahui di pantai barat Sumatra. Pada tahun 1684 ketika
ekspedisi VOC ke Pagarroejoeng melalui pantai timur Sumatra tidak terindikasi
adanya hubungan (dagang) perdagangan Pagarroejoeng dengan pantai barat Sumatra
(kecuali hanya Atjeh di pantai barat Sumatra). Satu dokumen tertua yang
menyatakan sudah adanya nama Padang ditemukan dalam dokumen Daghregister Batavia,
1 Maret 1701. Suatu dokumen yang berisi tentang kebearadaan seorang pedagangan
Tionghoa di Angkola (kini Padang Sidempoean) yang mengindikasikan lalu lintas
perdagangan di pantai barat Sumatra.
Daghregister Batavia, 1 Maret 1701 mencatat sebagai berikut (diringkas):
‘orang yang ditanyai itu [seorang Tionghoa] memutuskan untuk meninggalkan
tempat tersebut dan kembali pulang, maka dia memberitahukan niatnya kepada para
raja di sana [Angkola] dan para raja memberinya banyak beras dan sejumlah
buah-buahan dan sayur mayur sebagai bekal dalam perjalanan [dari Angkola] ke
Baros yang ditempuhnya bersama istri [asli Angkola] dan anaknya dalam sepuluh
hari, kemudian ada sebuah kapal milik orang Cina bernama Thieko yang ada di
pelabuhan Baros, dan dari sana bersama istri dan anaknya pada tanggal 27 bulan
yang lalu [1701] dia tiba di sini [Batavia] setelah melewati Padang, dan
bergabung dengan orang-orang sebangsanya dia mulai bercocok tanam dan
mengerjakan berbagai kegiatan lain’. Dokumen lengkap ini dapat di baca dalam:
Daniel Perret, “Pemeriksaan atas Seorang Pedagang Cina mengenai
Orang Batak yang berada di Sumatera Utara, 1 Maret 1701” dalam Harta Karun.
Khazanah Sejarah Indonesia dan Asia-Eropa dari Arsip VOC di Jakarta, dokumen 9.
Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2013.
Keberadaan nama Padang sebagai nama sebuah
tempat berdasarkan informasi pedagang Tionghoa di Angkola paling tidak telah
dikenal pada tahun 1701. Dengan kata lain, nama Padang diduga muncul paling
tidak antara tahun 1666 dan tahun 1701. Periode waktu ini (1666-1701)
konsentrasi VOC (Belanda) tengah berada di Celebes (baca: Sulawesi) dalam
Perang Gowa. Setelah pasukan Aroe Palaka ikut dalam pembebasan pengaruh Atjeh
membantu pasukan Poolman di muara sungai Batang Araoe (1666) langsung bergabung
dengan pasukan Speelman dan berhasil melumpuhkan Kerajaan Gowa (1667-1669).
Pasca Perang Gowa inilah VOC kemudian mulai melirik ekspansi secara
besar-besaran ke Sumatra, yang diawali dengan ekspedisi Thomas Dias ke
Pagarroejoeng dari Malaka tahun 1684 dan pentingnya pencatatan kisah pedagang
Tionghoa yang sudah selama 10 tahun berada di Angkola (1690-1701) di dalam
Dahgregister Batavia. Catatan pedagang Tionghoa asal Angkola (Padang Sidempoean)
ini juga menjadi sangat berarti untuk mengetahui sejak kapan nama Padang
dicatat sebagai sebuah nama tempat. Satu-satunya, sejauh ini, sumber tertua
nama Padang adalah informasi pedagang Tionghoa dari Angkola (Padang Sidempoean)
tersebut.
Perlu dicatat kembali bahwa setelah
berakhirnya kekuasaan Sriwidjaja, kerajaan-kerajaan yang memiliki pengaruh kuat
adalah Keradjaan Aroe (diduga kuat di Angkola/Padang Lawas), kerajaam
Pagarroejoeng dan kerajaan Atjeh plus kerajaan Malaka (dan kemudian kerajaan
Djohor). Kerajaan-lerajaan Malaka, Atjeh dan Djohor adalah kerajaan-kerajaan
yang mengandalkan angkatan perang di laut; sedangkan kerajaan-kerajaan Aroe dan
kerajaan Pagarroejoeng mengandalkan angkatan darat (kavelari). Dalam buku
Mendes Pinto (1539) pada era Portugis di Malaka (sebelum Belanda/VOC datang)
kerajaan Aroe memiliki hubungan persahabatan yang kuat dengan kerajaan
Pagarroejoeng. Jika kerajaan Aroe membutuhkan bantuan jika harus menghadapi
kerajaan Atjeh, kerajaan Pagarroejoeng siap mengirimkan pasukan cadangan,
demikian sebaliknya, jika kerajaan Pagarroejoeng dapat meminta pasukan tambahan
dari kerajaan Aroe. Eskalasi politik itu, berdasarkan Mendes Pinto terkesan
antara tiga kerajaan itu berada di pantai timur Sumatra. Konfrontasi kerajaan
Atjeh dalam hal ini jika pasukan kerajaan Atjeh menganeksasi kota-kota
pelabuhan sungai di pedalaman seperti di sungai Siak dan suangai Indragiri
(wilayah teritori Pagarroejoeng) dan di sungai Baroemoen, Asahan dan lainnya
termasuk Deli (wilayah teritori Aroe). Ini mengindikasikan bahwa kerajaan Batak
Kingdom Aroe dan kerajaan Minangkabaoe Kingdom Pagaroejoeng adalah
kerajaan-kerajaan di daratan di pedalaman, bukan kerajaan-kerajaan lautan. Oleh
karena itu dua kerajaan daratan ini tidak pernah mengembangkan kota-kota pelabuhan.
Yang mengembangkannya adalah kerajaan Atjeh yang mana di pantai barat Sumatra
seperti Indrapoera, Pariaman, Tikoe (garis pantai Pagaroejoeng Kingdom) dam
Batahan, Baroes dan Singkel (garis pantai Aroe Kingdom). William Marsden dalam
bukunya (1785) menyebutkan bahwa sangat bingung mengapa Batak Kingdom bukan
pelaut meski memiliki pelabuhan terbaik (di telok Tapanoeli). Kebingungan
Marsden ini tentu juga berlaku untuk Minangkabaoe Kingdom yang bukan pelaut.
Tentu saja dua kerajaan ini tidak perlu menjadi pelaut karena wilayah
teritorinya (di pedalaman) sangat kaya sumber-sumber alam dan telah lema
mengembangkan sistem pertanian sendiri. Para pedagang dari mancanegaralah yang
datang sendiri untuk berdagang. Dengan demikian, dalam hal ini, Batak Kingdom
Aroe tidak pernah terhubung secara intens (memiliki pengaruh) dengan Natal
(suksesi Batahan) dan Telok Tapanoeli (suksesi Baros) dan idem dito
Minangkabaoe Kingdom Pagaroejoeng dengan Padang (suksesi Indrapoera dan
Pariaman) dan Ajer Bangies (suksesi Tikoe). Kota-kota pelabuhan ini independen
dari Aroe dan Pagarroejoeng tetapi terkooptasi oleh kerajaan Atjeh (yang memang
raja lautan dan penguasa kota-kota di pantai barat Sumatra).
Komentar