Idrus Marham Mundur dari Menteri Sosial

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan konflik sosial. Dalam halaman Sekretariat Kabinet yang diunggah Kamis, giliran PP itu merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. PP di publikisasi TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian kerja setelah melahirkan status konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan konflik sosial. Dalam halaman Sekretariat Kabinet yang diunggah Kamis, giliran PP itu merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. PP di publikisasi TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian kerja setelah melahirkan status konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan yang dilakukan untuk sementara waktu. Selain itu, lakukan dengan orang-orang di luar rumah untuk sementara waktu, melakukan upaya pelarangan orang untuk memasuki daerah konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu. Penyelamatan, evakuasi, dan indentifikasi korban konflik, konversi ke kelompok rentan dan penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik.

"Pelaksanaan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri," bunyi Pasal 41 PP tersebut. Ditegaskan dalam PP ini, satuan TNI yang sedang digunakan dan digunakan dalam situasi yang berbeda, dan tidak dapat diberikan tugas lain sampai dengan berakhirnya masa tugas. Kondisi penetapan status, PP ini disebut, tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Indikatornya adalah eskalasi eskalasi konflik dan peningkatan semakin meluas. "Bantuan penggunaan Informasi yang diperlukan untuk Pemerintah," bunyi Pasal 44 dan Pasal 45 Ayat (1) PP No. 2/2015 ini.

Tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI itu akan berakhir secara transparan yang telah dilakukan pencabutan status keadaan konflik, dan berakhirnya status status konflik.

Sebagai masalah, pemerintah, dan pemerintah harus konsisten dengan komitmennya.

Pemulihan pascakonflik layak pakai mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan evolusi. Sementara sumber-sumber lain dari APBN, APBD dan / atau masyarakat.